Niat Salaman Dibalas Senyuman

Indonesia adalah Negara yang teletak di bagian timur dunia. Bersama dengan  negara timur lainnya seperti Malaysia, Singapura. Sejak Zaman dahulu Indonesia yang lebih akrab dengan sebutan Hindia terkenal akan tutur kata yang lembut dan prilaku luhur dengan budaya ketimurannya. 

Terlebih lagi masyarakat di daerah jawa yang sangat elok tutur katanya dan lembut dalam berkata-kata. Sehingga tidak jarang ketika dikait-kaitakan budaya ketimuran banyak yang lebih kenal dengan daerah jawa. 

Beberapa waktu yang lalu sempat tersiar sebuah tayangan di beberapa media TV swasta Nasional. Dalam tayangan tersebut terlihat seorang wanita tak menyalami beberapa orang yang sudah mengulurkan tangan tanda hendak bersalaman dengan wanita tersebut. Sebenarnya kejadian ini bukanlah suatu hal yang luar biasa, namun berbeda halnya apabila yang melakukannya adalah seorang elit partai politik.

Kejadian itu berlangsung sangat cepat namun bukannya hanya satu orang saja yang tak disalami melainkan dua orang sesama elit partai politik. Wanita tersebut adalah Megawati Soerkarno Putri ketua Umum partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 

Ibu Mega tak menyalami Agus Hari Murti Yudhoyoni yang merupakan anak dari Ketua partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dalam tayangan video tersebut tampak bahwa AHY (sebutan akrab Agus Harimurti Yudhoyono) sudah mengulurkan tangannya pertanda hendak menyalami beliau, seketika AHY langsung merpatkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi dada pertanda pengormatannya kepada Ketua Partai Politik itu dan duduk kembali.

Tak hanya AHY saja, Surya Paloh yang sebagai Ketua Partai Nasdem juga tidak disalami Wanita bergaun merah dengan selendang putih tersebut. Jika diperhatikan Surya Paloh sudah berdiri menandakan dirinya siap untuk bersalaman dengan ketua partai Demokrasi Perjuangan. Namun setelah Buk Mega (sapaan akrabnya) tak menyalami AHY beliau langsung menghadap peserta sidang sehingga membelakangi Ketua Partai Nasdem. Ala hasil Surya Paloh gagal menyalami Buk Mega dan duduk kembali pada kursinya.

Dari kejadian yang terjadi dengan elit-elit partai politik ketika acara pelantikan anggota Parlemen menimbulkan banyak tanda tanya, sebenarnya apa yang membuat Buk Mega tidak menyalami AHY dan Surya Paloh.

Kejadian tersebut coba dijelaskan oleh Hendrawan Supratikno (Politisi PDIP), "Biasa ya, apalagi yang disalami banyak. Jadi tidak disengaja, ketika dalam komunitas yang banyak orangnya, ada yang bisa salaman dan ada yang tidak itu biasa. Ini kan dibuat seolah-olah ada rivalitas antara PDI-P dan Nasdem." 

Dari pernyataan politisi partai PDIP bisa digaris bawahi pada kata "rivalitas". Apakah kata tersebut ada kaitannya dengan kejadian yang terjadi. Jika menoleh waktu kebelakang ada berapa kejadian yang sekilas bisa kita ambil hipotesa untuk menjelaskan kejadian yang terjadi ketika pelantikan anggota parlemen. 

Pasca Event Pemilu tahun 2019 Lalu, Partai yang diketuai oleh Ibuk Megawati memperoleh Kursi yang paling banyak dalam parlemen dibandingkan Partai Politik Lainnya. Tidak hanya itu, Partai yang berlambangkan Banteng ini juga merupakan partai utama pengusung Jokowidodo untuk memperoleh jabatan presiden ke dua kalinya. Sehinnga tidak bisa dipungkiri lagi keinginan untuk mendapatkan kursi kabinet juga menjadi keinginannya.

Sama halnya dengan Partai Nasdem. Partai yang diketuai oleh Surya Paloh ini juga merupakan partai pengusung Jokowidodo guna memperoleh jabatan Presiden untuk kedua kalinya. Sejak dari jauh-jauh hari Partai ini menyatakan sikap untuk mendukung Jokowidodo. Serpertinya pengaruh Partai Nasdem sangat minim untuk mendapatkan kursi kabinet, Ala Hasil Orang-orang Buk Megalah sepertinya yang akan meramaikan kursi kabinet.

Di sisi lain bisa kita ambil hipotesa mengapa Buk mega tak menyalami putra Ketua Umum Partai Demokrat adalah dikarenakan rivalitas yang sudah terjadi dengan Ketua Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Persaingan terjadi ketika Pilpres 2009 dan 2014.  

Read More

Rasionalisasi Kabinet : Keuntungan Hatta juga FDR

Keluarnya penetapan presiden no.9, 27 Februari 1948 menandai dilaksanakan perbaikan kelembagaan yang disebut dengan rasionalisasi. 

Reoraganisasi dalam rangka rasionalisasi dilakukan pada kementrian pretahanan maupun pada Markas Besar Angkatan Perang. Ditetapkannya Komodor surjadarma dan Kolonel simatupang menjadi pimpinan Staf Umum Angkatan Perang dan di angkatnya Jendral Sudirman sebagai panglima besar Angkatan Perang Mobil dan Jendral Mayor Nasution sebagai wakilnya adalah tindakan awal program tersebut.

Dikeluarkannya Penetapan Presiden No.14 yakni 4 mei 1948 maka terbentuklah dua komando dalam ketentaraan indonesia dan mulai diberlakukan sebelas hari setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden pada tanggal 15 Mei 1948. Diu Komando yang diamanatkan oleh Penpres yaitu Komando Sumatera dan Komando Jawa, tidak hanya pembentukan dua komando dalam ketentaraan Indonesia melaikan juga diterapkannya pengaturan kembali perihal kepangkatan.

Dahulunya sistem ketentaraan di indonedia tidak menggunakan sistem komando melainkan menggunakan sistem-sistem yang mudah dipecah-pecah oleh politik. banyaknya opsir-opsir yang pro kepda Front Demokrasi Rakyat- salah satu organisasi sayap kiri pada masa itu- diletakkan pada jabatan-jabatan penting dalam pimpinan ketentaraan. Dikarenakan tidaknya diterapkan sistem komando dalam ketentaraan indonesia, 35% tentara berada dalam pengaruh Front Demokrasi Rakyat.

Tingginya partisipasi masyarakat untuk memerdekakan Indonesia dan mempertahankan kedaulatan Negara pasca proklamasi kemerdekaan mengakibatkan banyaknya laskar-laskar bersenjata terbentuk. Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia adalah satu di antara banyaknya laskar-laskar ketentaraan di Indonesia, dipimpin oleh Bung Tomo dan bergerak di kota solo. Rasionalisasi terhadap laskar Bung Tomo ini menjadikan tantangan awal program dari kabinet,pentebutan tantangan awal dikarenakan laskar ini menolak di rasionalisasikan. Program rasionalisasi kabinet akan gagal apabila gagal dalam merasionalisasi laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia.

Dengan diturunannya detasemen tentara paling berdisiplin dan dihormati- tentara pelajar- dibantu dengan satuan-satuan polisi pada 27 Maret 1948 akhirnya berhasil melucuti Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia yang dipimin oleh Bung Tomo. Selama dua hari Pertempuran pengepungan barak-barak yang berada di solo dan dengan mengenakan pakai serbai putih sebagai lambang kesucian.

Selanjutnya adalah laskar yang dipimpin oleh Letkol Marjudi, selain tidak diterapkannya sistem komando laskar yang dipimpin oleh letkol Marjudi ini juga kerap melakutan tindakan sewenang-wenang. Pada akhirnya laskar-laskar yang mencemari nama baik tentara - salah satunya laskar yang dipimpin oleh lektok marjudi- ditumpas, Marjudi dihukum mati oleh Mayor Selamed Riyadi.

Setelah berhasil dengan laskar-laskar sebelumnya, laskar-laskar yang lebih kecil menyusul mengikuti reorganisasi sistem ketentaraan di Indonesia dan patuh kepada program rasionalisasi dan reorganisasi tentara oleh kabinet hatta.

Tidak hanya laskar-laskar ketentaraan yang berada di luar keorganisasian formal tentara, semua laskar formal dan besar seperti divisi IV yang minim pengaruh FDR juga mengalami rasionalisasi dan reorganisasi kabinet Hatta. Program tersebut oleh kabinet hatta bertujuan untuk mengalihkan tenaga-tenaga produktif di sektor pertahanan ke sektor-sektor produksi. 

Terdapat beberapa kelompok yang menolak program rasionalisasi oleh kabinet hatta. anggapan bahwa program ini akan memperlemah Republik Indonesia secara tegas disampaikan oleh kelompok pertama. Kelompok kedua menganggap bahwa mereka sudah tidak lagi diperlukan oleh negara, dikembalikannya mereka ke desa dan bekerja sebagai petani adalah perbuatan yang hina. Menjadi seorang tentara merupakan panggilan jiwa dan puncak dari pengabdian paling gagah dan berbakti kepada negara. Golong kedua ini adalah golong yang paling dikecewakan oleh program rasionalisasi. Golongan ketiga adalah golongan yang paling di untungkan dalam pelaksanaan rasionalisasi.

Sebagai dampak dari kekecawaan terhadap pelaksaam program rasionalisasi oleh kabinet, golong pertama dan kedua mulai menghambakan diri mereka kepada organisasi FDR yang secara terang-terangan menolak program tersebut. Perasaan kedua golongan ini dengan mudah dipermainkan oleh FDR, bahasa tentang "habis manis sepah dibuang" selalu di dengungkan kepada golongan itu. Tidak hanya itu saja, bahasa penyerahan Indonesia kepada Belanda juga ikut didengungkan oleh FDR.

Read More

Iuran Kesehatan Naik - Kesehatan Masyarakat Harus Terjamin

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang akrab kita kenal dengan sebutan BPJS. Badan Hukum Publik yang sudah berdiri sejak 1968 (BPDPK) dengan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada presiden.

Terdapat banyak perubahan kepada BPJS sebelum bernama BPJS, Askes dan Askeskin. Berfokus pada pelayanan  masyarakat dalam sektor kesehatan, baik pegawai  negri sipil, TNI/POLRI, pensiunan hingga masyarakat biasa.

Terdapat Lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengharuskan BPJS kerjakan, yaitu Jaminan  Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Lima Program telah di muat dalam Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Walaupun dalam amanatnya bahwa BPJS merupakan suatu badan yang menjamin kesehatan  masyarakat, namun untuk memperolehnya mengharuskan pemakainya untuk mengeluarkan biaya bulanan. Biaya dibayarkan baik secara  langsung maupun menggunakan sistem pemotongan gaji untuk Aparatur   Sipin Negara dan juga perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Beberapa waktu yang lalu sempat birsiuran kabar bahwa Iuran BPJS akan mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. Kabar tersebut dibenarkan oleh pemerintah, Mulai dari januari 2020 kenaikan iuran bulanan terhadapap BPJS mulai diberlakukan.

Tanpa adanya alsan yang jelas diberikan kepada masyarakat pemerintah akan segera   menaikakn iuran tersebut. Dengan Janji-janji bahwa BPJS akan mengiringi dengan peningkatan pelayan. Kenaikan tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah hadir guna memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik kebutuhan publik maupun civil. Kebutuhan tersebut haruslah dapat diperolah kapanpun dan dimanapun, dibutuhkan atau tidak dibutuhkan tanpa mengaitkan dengan iuran yang dibebankan kepada rakyat. 

Keshatan adalah urusan pemerintah yang di perpanjang tangankan hingga kepada tingakatan pemerintah yang ada  di daerah, baik daerah provinsi hingga daerah kabupaten/ kota.

Pemerintah tidak boleh berhenti melayani dikarenakan rakyatnya tidak menyanggupi  iuran-iuran yang dibebankan (tidak melayani pembuatan KTP dikarenakan belum membayar pajak).

Seharusnya Kesehatan adalah sektor dimana pemerintah harus menjamin semua rakyat dapat memperolehnya tanpa harus membebankan iuran kepada  rakyat.

Read More

Relawan Jokowi vs PA 212 : Dampak panjang Pilpres 2019

(Image by BBC)

Pada waktu dekat ini kita sering mendengar informasi terkait persekusi yang dilakukan oleh Sekjen PA 212. Dalam berita tersebut menginfokan bahwasanya telah terjadi perlakuan persekusi terhadap Ninoy karundeng.

Pendukung setia salah satu paslon presiden dan wakil presiden 2019 tersebut memgatakan bahwa dirinya dipersekusi dan di sekap oleh Bernard.

Berbeda halnya dengan pengakuan Sekretaris Umum PA 212 tersebut, dalam penuturannya bahwasnya beliau mengamankan Ninoy Karundeng dari amukan masa dengan memintanya untuk masuk ke dalam mesjid.

Dari pernyataan kedua belah pihak terdapat perbedaan yang sangat tampak. Sebenarnya apa yang telah terjadi, dan apakah Nenoy telah berkata berbohong ataukah seorang Bernanard mengatakan hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Polisi telah mengamankan beberapa orang yang diduga terkait dengan kasus persekusi yang telah terjadi. Bernard termasuk di antara orang-orang yang sudah diamankan kepolisian.

Polisi juga menyita bukti rekaman CCTV yang terpasang di depan mesjid tempat kejadian berlangsung.

Berita mengenai Ninoy karundeng begitu cepat menyita perhatian media masa. Tidak lain dikarenakan Ninoy begitu aktif bermedia sosial dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden ketika pemilihan presiden april 2019 yang lalu.

Ntah karena kebetulan atau semuanya adalah seakan bagian dari "rencana" pada kasus ini. Bernard sendiri adalah bagian dari pimpinan PA 212 yang pada pilpres 2019 adalah pendukung pasangan calon presiden yang berlawanan dengan pasangan calon presiden yang di dukung oleh Ninoy.

Sehingga netizen bisa saja mengait-ngaitkan kasus ini dengan event pilpres beberapa waktu yang lalu. Begitu kuatnya perselisihan antara masing-masing pendukung calon presiden dan wakil presiden 2019 yang lalu.

Read More